JAKARTA - Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan sebuah negara. Sejak amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 4, negara Indonesia diwajibkan untuk memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, yang diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Namun, meskipun alokasi anggaran pendidikan tersebut selalu mengalami peningkatan, pertanyaan besar yang sering muncul adalah apakah anggaran yang besar ini benar-benar memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat? Apakah anggaran yang digelontorkan sudah sampai pada tujuan yang tepat dan memberikan manfaat yang signifikan?
Presiden Prabowo Subianto Tanyakan Efektivitas Anggaran Pendidikan
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, yang berlangsung di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kerisauannya mengenai efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang selama ini digelontorkan. Dalam pidatonya, Presiden mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi dan bertanya apakah anggaran yang besar tersebut telah benar-benar sampai pada sasaran yang tepat.
“Mari kita jujur kepada diri kita sendiri, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar, sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan?” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya, yang disambut antusias oleh para peserta yang hadir.
Pertanyaan yang diajukan oleh Presiden tersebut menunjukkan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang sering kali dipertanyakan oleh publik. Dengan jumlah anggaran yang sangat besar, pertanyaan yang muncul adalah apakah alokasi dana tersebut memberikan dampak nyata bagi kualitas pendidikan di Indonesia atau hanya terhambat oleh berbagai masalah teknis dan birokrasi.
Anggaran Pendidikan 2025: Prioritas yang Lebih Besar
Pada APBN 2025, sesuai dengan UU Nomor 62 Tahun 2024, belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.621 triliun. Dari total anggaran tersebut, 20 persen atau sekitar Rp 724 triliun akan dialokasikan untuk sektor pendidikan. Namun, dalam pidatonya pada Hardiknas 2025, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan lebih besar lagi, yakni sebesar 22 persen dari total APBN 2025. Angka ini lebih tinggi 2 persen dari yang tercantum dalam UU APBN 2025.
“Anggaran pendidikan kita tahun ini lebih besar dari yang telah direncanakan, yaitu sebesar 22 persen dari APBN 2025. Ini adalah komitmen besar pemerintah untuk terus mendukung sektor pendidikan,” kata Presiden Prabowo.
Namun, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa meskipun alokasi anggaran sangat besar, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang digelontorkan, tetapi juga oleh transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
“Anggaran ini harus tepat sasaran dan tidak boleh ada ruang untuk korupsi dalam penggunaannya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat langsung bagi kemajuan pendidikan,” tegas Prabowo.
Program Hasil Terbaik Cepat: Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Untuk memastikan anggaran pendidikan memberikan dampak yang nyata, pemerintah juga meluncurkan beberapa program strategis yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pemerintah meluncurkan empat program hasil terbaik cepat (PHTC) di bidang pendidikan.
Program pertama adalah revitalisasi sekolah yang akan menyasar sekitar 11.440 sekolah di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas sarana pendidikan di sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan, agar siswa dapat belajar dalam lingkungan yang lebih baik.
Program kedua adalah digitalisasi pendidikan yang akan mengimplementasikan kelas-kelas cerdas atau smart classrooms. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan teknologi dalam proses belajar mengajar dan mempersiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan zaman yang semakin digital.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian kepada kesejahteraan guru. Salah satunya dengan memberikan transfer langsung kepada guru honorer sebesar Rp 300.000 per bulan. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan penghasilan para guru honorer yang selama ini sering kali menghadapi masalah dalam hal kesejahteraan.
Terakhir, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan bagi guru yang belum menempuh pendidikan S-1 atau D-4. Bantuan sebesar Rp 3 juta per semester ini akan diberikan kepada sekitar 12.000 guru yang masih memerlukan dukungan untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Tantangan Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
Meskipun berbagai program dan kebijakan telah disiapkan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah adalah memastikan agar semua program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. “Sekolah yang layak dan guru yang berkualitas adalah prasyarat untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar fokus dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin membaik. Namun, hal itu hanya akan terwujud jika anggaran yang ada dapat dikelola dengan baik, serta didukung oleh kebijakan yang tepat dan efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil.
Pendidikan yang berkualitas akan mencetak generasi muda yang unggul, yang dapat bersaing di tingkat global dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus terus didorong dengan komitmen dan pengelolaan anggaran yang transparan serta tepat sasaran.
Pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan bangsa. Dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan meluncurkan program-program strategis, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia akan semakin membaik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel serta fokus pada kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, "Mari kita memastikan anggaran pendidikan benar-benar sampai ke tujuan yang tepat dan memberi dampak nyata bagi masa depan bangsa."